Aksi Demonstrasi BEM UI di Bundaran HI Gagal Terlaksana, Polisi Alihkan ke DPR
Jakarta, 12 Juni 2026 - Rencana aksi demonstrasi yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, gagal terlaksana. Aparat kepolisian telah menutup akses ke lokasi tersebut, memaksa massa mahasiswa untuk beralih ke Gedung DPR.
| Menyoroti kontroversi antara polisi dengan massa mahasiswa yang hendak melakukan aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. (Instagram.com/@jabodetabek.terkini) |
BANDA ACEH - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan bahwa Bundaran HI bukan tempat yang diperuntukkan untuk penyampaian aspirasi.
"Kami telah mengarahkan para demonstran ke lokasi yang lebih sesuai, yaitu Gedung DPR," ujarnya.
Para mahasiswa UI merasa kecewa dengan pengalihan ini.
"Kami telah merencanakan dan bersurat kepada pihak kepolisian untuk aksi di Bundaran HI," kata seorang mahasiswa UI yang enggan disebutkan namanya. "Tapi kami dipaksa untuk pindah ke DPR," tambahnya.
Aksi ini awalnya direncanakan sebagai respons terhadap berbagai isu terkini, termasuk kenaikan harga Pertamax, pelemahan rupiah, dan dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tentunya BEM UI juga menyoroti masalah hak asasi manusia (HAM) dan revisi Undang-Undang (UU) Polri yang dianggap bermasalah.
Seruan aksi ini telah tersebar luas di media sosial sejak Rabu, 10 Juni 2026. Akun Instagram resmi BEM UI, @bemui_official, mengajak mahasiswa untuk turun ke jalan dengan dress code hitam.
"Ayo turun! Jumat, 12 Juni 2026. Rupiah naik diremehkan, HAM tidak dihiraukan, program tidak jelas dilanjutkan," tulis mereka.
Dalam postingan tersebut, BEM UI menegaskan lima tuntutan utama. Pertama, penolakan terhadap kenaikan harga Pertamax yang dinilai memberatkan masyarakat. Kedua, mereka menuntut pengusutan tuntas pelemahan rupiah yang mencapai Rp18.000 per dolar AS.
Tuntutan ketiga adalah pengusutan dugaan korupsi dalam program MBG. Keempat, BEM UI menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat dalam isu HAM. Kelima, mereka menolak revisi UU Polri yang dianggap bermasalah.
Aksi ini awalnya direncanakan dimulai dari lapangan parkir FISIP UI, kemudian bergerak menuju Bundaran HI. Namun, blokade polisi membuat rencana itu berubah. Para mahasiswa akhirnya berkumpul di depan Gedung DPR, meskipun tidak sesuai dengan rencana awal.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik, terutama di media sosial. Banyak yang mempertanyakan mengapa polisi memblokade Bundaran HI dan mengalihkan aksi ke DPR. Beberapa pihak menilai bahwa pengalihan ini sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Sementara itu, BEM UI tetap teguh dengan tuntutannya. Mereka berharap pemerintah dan DPR dapat merespons isu-isu yang mereka angkat.
"Kami akan terus bersuara hingga tuntutan kami didengar," tegas seorang perwakilan BEM UI.
Aksi ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia, di mana mahasiswa sebagai agen perubahan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Meskipun lokasi aksi berubah, semangat para demonstran tetap menyala untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Latar belakang aksi ini tidak lepas dari situasi ekonomi dan politik yang sedang hangat dibicarakan. Kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah, dan isu korupsi menjadi perhatian utama masyarakat. BEM UI, sebagai organisasi mahasiswa terkemuka, mengambil inisiatif untuk menyuarakan keprihatinan tersebut.
Revisi UU Polri juga menjadi sorotan karena dianggap melemahkan posisi polisi sebagai pengayom masyarakat. BEM UI menilai bahwa revisi ini perlu dievaluasi ulang agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi demonstrasi ini, meskipun dialihkan lokasinya, tetap menjadi wujud nyata dari kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Para mahasiswa UI telah menunjukkan komitmen mereka untuk terus berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih sensitif dalam menangani aksi demonstrasi. Blokade dan pengalihan lokasi aksi dapat memicu kekecewaan dan ketidakpercayaan dari masyarakat, terutama generasi muda.
Kedepan, diharapkan ada komunikasi yang lebih baik antara penyelenggara aksi dan aparat keamanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aksi demonstrasi dapat berjalan dengan aman dan tertib, tanpa mengganggu ketertiban umum.
BEM UI telah menjadi contoh bagi organisasi mahasiswa lainnya dalam menyuarakan aspirasi dengan cara yang damai dan beradab. Aksi mereka, meskipun tidak terlaksana di lokasi awal, tetap menjadi bagian dari sejarah perjuangan mahasiswa Indonesia dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.(*)
Posting Komentar