Homepage Widgets (ATF)

Homepage Widgets

Aksi Demonstrasi BEM UI di Bundaran HI Gagal Terlaksana, Polisi Alihkan ke DPR

Jakarta, 12 Juni 2026 - Rencana aksi demonstrasi yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, gagal terlaksana. Aparat kepolisian telah menutup akses ke lokasi tersebut, memaksa massa mahasiswa untuk beralih ke Gedung DPR.

Aksi Demonstrasi BEM UI di Bundaran HI Gagal Terlaksana, Polisi Alihkan ke DPR
Menyoroti kontroversi antara polisi dengan massa mahasiswa yang hendak melakukan aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. (Instagram.com/@jabodetabek.terkini)

BANDA ACEH - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan bahwa Bundaran HI bukan tempat yang diperuntukkan untuk penyampaian aspirasi.

"Kami telah mengarahkan para demonstran ke lokasi yang lebih sesuai, yaitu Gedung DPR," ujarnya.

Para mahasiswa UI merasa kecewa dengan pengalihan ini.

"Kami telah merencanakan dan bersurat kepada pihak kepolisian untuk aksi di Bundaran HI," kata seorang mahasiswa UI yang enggan disebutkan namanya. "Tapi kami dipaksa untuk pindah ke DPR," tambahnya.

Aksi ini awalnya direncanakan sebagai respons terhadap berbagai isu terkini, termasuk kenaikan harga Pertamax, pelemahan rupiah, dan dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tentunya BEM UI juga menyoroti masalah hak asasi manusia (HAM) dan revisi Undang-Undang (UU) Polri yang dianggap bermasalah.

Seruan aksi ini telah tersebar luas di media sosial sejak Rabu, 10 Juni 2026. Akun Instagram resmi BEM UI, @bemui_official, mengajak mahasiswa untuk turun ke jalan dengan dress code hitam.

"Ayo turun! Jumat, 12 Juni 2026. Rupiah naik diremehkan, HAM tidak dihiraukan, program tidak jelas dilanjutkan," tulis mereka.

Dalam postingan tersebut, BEM UI menegaskan lima tuntutan utama. Pertama, penolakan terhadap kenaikan harga Pertamax yang dinilai memberatkan masyarakat. Kedua, mereka menuntut pengusutan tuntas pelemahan rupiah yang mencapai Rp18.000 per dolar AS.

Tuntutan ketiga adalah pengusutan dugaan korupsi dalam program MBG. Keempat, BEM UI menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat dalam isu HAM. Kelima, mereka menolak revisi UU Polri yang dianggap bermasalah.

Aksi ini awalnya direncanakan dimulai dari lapangan parkir FISIP UI, kemudian bergerak menuju Bundaran HI. Namun, blokade polisi membuat rencana itu berubah. Para mahasiswa akhirnya berkumpul di depan Gedung DPR, meskipun tidak sesuai dengan rencana awal.

Peristiwa ini menjadi sorotan publik, terutama di media sosial. Banyak yang mempertanyakan mengapa polisi memblokade Bundaran HI dan mengalihkan aksi ke DPR. Beberapa pihak menilai bahwa pengalihan ini sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul.

Sementara itu, BEM UI tetap teguh dengan tuntutannya. Mereka berharap pemerintah dan DPR dapat merespons isu-isu yang mereka angkat.

"Kami akan terus bersuara hingga tuntutan kami didengar," tegas seorang perwakilan BEM UI.

Aksi ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia, di mana mahasiswa sebagai agen perubahan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Meskipun lokasi aksi berubah, semangat para demonstran tetap menyala untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Latar belakang aksi ini tidak lepas dari situasi ekonomi dan politik yang sedang hangat dibicarakan. Kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah, dan isu korupsi menjadi perhatian utama masyarakat. BEM UI, sebagai organisasi mahasiswa terkemuka, mengambil inisiatif untuk menyuarakan keprihatinan tersebut.

Revisi UU Polri juga menjadi sorotan karena dianggap melemahkan posisi polisi sebagai pengayom masyarakat. BEM UI menilai bahwa revisi ini perlu dievaluasi ulang agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

Aksi demonstrasi ini, meskipun dialihkan lokasinya, tetap menjadi wujud nyata dari kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Para mahasiswa UI telah menunjukkan komitmen mereka untuk terus berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih sensitif dalam menangani aksi demonstrasi. Blokade dan pengalihan lokasi aksi dapat memicu kekecewaan dan ketidakpercayaan dari masyarakat, terutama generasi muda.

Kedepan, diharapkan ada komunikasi yang lebih baik antara penyelenggara aksi dan aparat keamanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aksi demonstrasi dapat berjalan dengan aman dan tertib, tanpa mengganggu ketertiban umum.

BEM UI telah menjadi contoh bagi organisasi mahasiswa lainnya dalam menyuarakan aspirasi dengan cara yang damai dan beradab. Aksi mereka, meskipun tidak terlaksana di lokasi awal, tetap menjadi bagian dari sejarah perjuangan mahasiswa Indonesia dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.(*)

Cari Blog Ini

Kunjungan Tokoh Gereja Katolik ke Taman Doa Mato Pay, Dekai

Dekai, 9 Juni 2026, Taman Doa Mato Pay, Dekai, menjadi saksi momen istimewa saat tokoh-tokoh gereja Katolik dan pemerintah provinsi Papua berkunjung pada Selasa (9/6/2026). Kunjungan ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk menikmati keindahan taman, tetapi juga membawa pesan penting tentang kolaborasi dan peran pemuda dalam pembangunan. Kunjungan Tokoh Gereja Katolik ke Taman Doa Mato Pay, Dekai YAHUKIMO - Dalam kunjungan yang berlangsung pada pukul 11.30 WIT, tokoh-tokoh gereja Katolik, termasuk Dr. Blasius W. Sejati, MM, dan Rudolf Rumbino, ST, MT, didampingi oleh Obeth Hugi, Ketua Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Yahukimo. Momen ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya kerja sama antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun daerah. "Pemuda adalah ujung tombak kabupaten ini, generasi kedepan yang akan menentukan masa depan bangsa dan tanah air," ujar Dr. Blasius W. Sejati, MM, dalam pesan yang d...

Di Balik Kabut Samenage, Pendidikan Masih Menunggu

Langkah-langkah kecil yang membawa harapan. Pemuda Distrik Samenage, Aten Momiage S.Pd SAMENAGE - Harapan yang bernama pendidikan; sebuah pelita yang selama ini terasa begitu jauh di cakrawala. Di sini, anak-anak tumbuh berdampingan dengan alam, berlari bebas di atas tanah yang subur, menatap langit luas dengan mata yang berbinar. Namun, tidak semua sempat menyentuh lembar demi lembar ilmu pengetahuan. Hari berganti minggu, minggu beranjak menjadi tahun. Ruang-ruang belajar tetap membisu, setia menanti kehadiran suara seorang guru. Buku-buku menjadi barang langka yang dirindukan, dan cita-cita perlahan memudar karena kesempatan tak kunjung tiba. Akibatnya, sebagian generasi memilih untuk menikah di usia belia. Bukan karena mereka telah berhenti bermimpi, melainkan karena waktu terus berpacu, sementara pendidikan seolah tertinggal jauh di belakang. Api harapan yang dahulu menyala, kini perlahan redup ditelan keadaan. Siapa yang harus disal...

Wakil Ketua I DPR Papua Tengah Sampaikan Aspirasi ke Fraksi NasDem DPR RI, Minta RDP di Komisi I dan III

NABIRE, SAMENAGE TIMES -  Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah hari ini menyampaikan aspirasi masyarakat Papua Tengah secara resmi kepada Fraksi Partai NasDem DPR RI di Jakarta, Nabire 04 Juni 2026 Wakil Ketua I DPR Papua Tengah Sampaikan Aspirasi ke Fraksi NasDem DPR RI, Minta RDP di Komisi I dan III Diben Elaby Menyampaikan Aspirasi tersebut diminta untuk diperjuangkan di Komisi I dan Komisi III DPR RI yang membidangi pemerintahan, hukum, keamanan, dan penegakan hukum. “Kami berharap Komisi I dan Komisi III berkenan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat/RDP bersama kami,"tandasnya Elaby" Lanjut Ini penting agar suara dan kebutuhan riil masyarakat Papua Tengah bisa langsung didengar dan ditindaklanjuti di tingkat nasional,” ujar Wakil Ketua I DPR Papua Tengah. Penyampaian aspirasi ini merupakan bentuk tanggung jawab DPR Provinsi sebagai jembatan antara rakyat Papua Tengah dengan pemerintah pusat,"tutup".(*) Penulis: Jeri P. Degei