Papua Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Deiyai menggelar Musyawarah Desa Se-Kabupaten Deiyai pada 18-20 Juni 2026 di Kantor Dinsos Deiyai.
 |
| Saat pembagian bantuan sosial mengadakan musyawarah desa di kabupaten Deiyai. (Jeri Degei/Samenage.times.id |
Kabupaten Deiyai - Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Distrik dan Kepala Kampung Se-Deiyai dengan tujuan memperkuat kualitas pendataan sosial agar program kesejahteraan dapat tepat sasaran. Musyawarah ini menjadi langkah strategis Dinsos Deiyai dalam memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deiyai, Yulita Mote, S.S., menegaskan bahwa data akurat merupakan fondasi utama dalam pembangunan dan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, pemerintah distrik dan kampung harus aktif terlibat dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi untuk memastikan keakuratan data.
“Pemerintah distrik dan kampung harus aktif dalam pendataan, verifikasi, dan validasi. Bantuan harus sampai ke warga yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Musyawarah ini juga menghadirkan narasumber dari Supervisor Dinsos Deiyai dan Badan Pusat Statistik (BPS) Paniai. Mereka memaparkan cara pendataan yang benar dan peran kampung dalam validasi data. Materi yang disampaikan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam mengelola data sosial di tingkat distrik dan kampung.
Latar belakang kegiatan ini adalah upaya Dinsos Deiyai untuk menyamakan persepsi dan komitmen seluruh stakeholder dalam pendataan sosial. Dengan data yang akurat, program kesejahteraan yang disusun dapat lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap program sosial benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Dalam musyawarah ini, peserta juga membahas tantangan yang sering dihadapi dalam pendataan sosial, seperti kesulitan akses ke daerah terpencil dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya data akurat. Dinsos Deiyai berharap melalui diskusi ini, solusi-solusi konkret dapat ditemukan untuk mengatasi masalah tersebut.
Selain itu, musyawarah ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, distrik, dan kampung. Kepala Distrik dan Kepala Kampung diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam memastikan data sosial di wilayah mereka akurat dan terverifikasi. Dengan demikian, program kesejahteraan yang disusun dapat benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Dinsos Deiyai juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendataan. Masyarakat perlu memahami bahwa data yang mereka berikan akan menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial. Oleh karena itu, kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi sangat diperlukan.
Sebagai penutup, Yulita Mote berharap musyawarah ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. “Kami berharap hasil musyawarah ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan program kesejahteraan yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya.
Dengan demikian, Dinsos Deiyai optimis bahwa tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Deiyai dapat tercapai secara berkelanjutan.(*)
Penulis: Jeri Degei
.jpg)
Posting Komentar