Kepala Suku Isak Salak secara simbolis menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PHK) kepada Kepala Distrik Dekai Kota, mewakili 12 kepala suku, 51 distrik, dan 510 desa di Kabupaten Yahukimo. Bantuan ini berupa beras dan uang tunai, yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat.
 |
| Foto menunjukkan Kepala Suku Isak Salak dan Kepala Kantor Pos sebelum menyerahkan bantuan kepada Kepala Distrik Dekai Kota. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat Yahukimo, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. (Foto.Natan sama/Samenage Times) |
DEKAI - "Kami baru kemarin menerima bantuan beras, dan hari ini uang tunai," ujar Kepala Suku Isak Salak.
"Saya ingin sampaikan, selama ini bantuan hanya dirasakan oleh masyarakat di kota, sedangkan di kampung tidak pernah merasakan."
Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun, masyarakat Yahukimo menerima bantuan bansos dan PHK, dan mereka berterima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah. Namun, Kepala Suku Isak Salak juga menyampaikan keluhan masyarakat mengenai ketidakmerataan distribusi bantuan.
"Saya yang jadi 'Milioner' di sini untuk menyerahkan bantuan atas nama masyarakat, tetapi masyarakat lain tidak merasakan sesuai harapan kami," katanya.
Kepala Suku Isak Salak meminta pendamping dan PKSK (Pendamping Keluarga Sejahtera dan Keluarga) untuk membuat laporan dan data yang akurat. "Jangan hanya data yang ada itu-itu saja yang dapat, kalau ke depan harus yang tidak dapat juga bisa dapat," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Yahukimo adalah salah satu daerah termiskin di Provinsi Papua Pegunungan, sehingga pendamping harus bekerja lebih keras untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
"Saya rasa data tidak dibuat sesuai," kata Kepala Suku Isak Salak. "Satu hal lagi, khusus untuk pendamping, jangan lagi potong-potong dari kepala distrik dan pendamping distrik."
Tentunya menerima laporan dari masyarakat bahwa terdapat praktik pemotongan bantuan oleh pendamping, padahal mereka sudah memiliki SK dan dibayar oleh negara.
Kepala Suku Isak Salak secara tegas menyatakan bahwa dana bantuan tidak boleh dipotong oleh kepala distrik dan pendamping distrik. "Hari ini, jumlah penerima manfaat ini langsung diserahkan kepada masyarakat Yahukimo," katanya.
"Masyarakat selalu mengeluh karena pendamping selalu potong-potong, padahal pendamping punya SK dan dibayar oleh negara."
Bantuan PHK dan bansos ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yahukimo, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Kabupaten Yahukimo sendiri merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia, dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah.
Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yahukimo melalui berbagai program bantuan, termasuk PHK dan bansos. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan merata. Kepala Suku Isak Salak berharap agar pendamping dan PKSK dapat bekerja lebih profesional dan transparan dalam mengelola bantuan.
Masyarakat Yahukimo juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi distribusi bantuan, agar tidak terjadi praktik penyelewengan atau pemotongan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, pendamping, dan masyarakat, diharapkan bantuan PHK dan bansos dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Yahukimo.
Kabupaten Yahukimo memiliki luas wilayah sekitar 16.642 km², dengan populasi sekitar 300.000 jiwa. Masyarakat Yahukimo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, dengan komoditas utama seperti ubi jalar, jagung, dan ternak babi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas di Yahukimo, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
Penulis: Natan Sama
.jpg)
Posting Komentar