Homepage Widgets (ATF)

Homepage Widgets

Wakil Bupati Yahukimo Pimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Longsor di Lima

Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram, S.IP., memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merespons bencana longsor yang terjadi di Distrik Kabianggama, Holuwon, Ninia, Sobaham, dan Sela. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kediaman Bupati Yahukimo, Rabu (10/6/2026), menghadirkan berbagai kepala dinas dan instansi terkait untuk merumuskan langkah mitigasi dan penanganan terpadu.

Wakil Bupati Yahukimo Pimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Longsor di Lima
Inilah Tampak Wakil Bupati Yahukimo Pimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Longsor di Lima Distrik.(List)

YAHUKIMO - Bencana longsor ini dipicu oleh curah hujan tinggi dalam beberapa pekan terakhir, menyebabkan kerusakan pada rumah warga, kebun, dan infrastruktur seperti jembatan.

"Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat," ujar Esau Miram usai rapat. Ia menjelaskan bahwa tim terpadu akan segera turun ke lapangan untuk menilai kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

Pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai bentuk bantuan, termasuk bahan makanan dan kebutuhan logistik lainnya.

"Kami ingin memastikan pemerintah hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan," tambah Esau. Ia berharap cuaca membaik agar tim dapat segera bergerak ke lokasi terdampak mulai Kamis (11/6/2026).

Dalam rapat, Esau Miram menegaskan pentingnya sinergi antar-OPD dalam penanganan bencana.

"Setiap OPD memiliki peran dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya. Karena itu, diperlukan kerja sama yang baik agar bantuan dan penanganan dapat berjalan efektif," tegasnya. Ia juga meminta pendataan cepat kondisi lapangan dan identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak.

Agenda penting yang disepakati dalam rapat meliputi memastikan kesiapan transportasi udara, menyiapkan distribusi bantuan logistik, dan membentuk Tim Terpadu Tanggap Bencana. Langkah-langkah ini bertujuan mempercepat penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak.

Bencana longsor di Yahukimo bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Kerusakan jembatan, misalnya, menghambat akses transportasi dan distribusi barang kebutuhan pokok. Pemerintah daerah berupaya memulihkan infrastruktur secepat mungkin untuk mengurangi dampak lebih lanjut.

Penanganan bencana ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Perhubungan untuk transportasi udara dan BPBD untuk penyaluran bantuan.

"Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar proses pelayanan dan penanganan terhadap masyarakat yang terkena musibah dapat berjalan dengan baik," ujar Esau Miram.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Yahukimo menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi antarinstansi. Mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana, setiap langkah akan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Hasil rapat akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD sesuai bidang tugasnya, memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.(*)

Cari Blog Ini

Kunjungan Tokoh Gereja Katolik ke Taman Doa Mato Pay, Dekai

Dekai, 9 Juni 2026, Taman Doa Mato Pay, Dekai, menjadi saksi momen istimewa saat tokoh-tokoh gereja Katolik dan pemerintah provinsi Papua berkunjung pada Selasa (9/6/2026). Kunjungan ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk menikmati keindahan taman, tetapi juga membawa pesan penting tentang kolaborasi dan peran pemuda dalam pembangunan. Kunjungan Tokoh Gereja Katolik ke Taman Doa Mato Pay, Dekai YAHUKIMO - Dalam kunjungan yang berlangsung pada pukul 11.30 WIT, tokoh-tokoh gereja Katolik, termasuk Dr. Blasius W. Sejati, MM, dan Rudolf Rumbino, ST, MT, didampingi oleh Obeth Hugi, Ketua Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Yahukimo. Momen ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya kerja sama antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun daerah. "Pemuda adalah ujung tombak kabupaten ini, generasi kedepan yang akan menentukan masa depan bangsa dan tanah air," ujar Dr. Blasius W. Sejati, MM, dalam pesan yang d...

Di Balik Kabut Samenage, Pendidikan Masih Menunggu

Langkah-langkah kecil yang membawa harapan. Pemuda Distrik Samenage, Aten Momiage S.Pd SAMENAGE - Harapan yang bernama pendidikan; sebuah pelita yang selama ini terasa begitu jauh di cakrawala. Di sini, anak-anak tumbuh berdampingan dengan alam, berlari bebas di atas tanah yang subur, menatap langit luas dengan mata yang berbinar. Namun, tidak semua sempat menyentuh lembar demi lembar ilmu pengetahuan. Hari berganti minggu, minggu beranjak menjadi tahun. Ruang-ruang belajar tetap membisu, setia menanti kehadiran suara seorang guru. Buku-buku menjadi barang langka yang dirindukan, dan cita-cita perlahan memudar karena kesempatan tak kunjung tiba. Akibatnya, sebagian generasi memilih untuk menikah di usia belia. Bukan karena mereka telah berhenti bermimpi, melainkan karena waktu terus berpacu, sementara pendidikan seolah tertinggal jauh di belakang. Api harapan yang dahulu menyala, kini perlahan redup ditelan keadaan. Siapa yang harus disal...

Wakil Ketua I DPR Papua Tengah Sampaikan Aspirasi ke Fraksi NasDem DPR RI, Minta RDP di Komisi I dan III

NABIRE, SAMENAGE TIMES -  Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah hari ini menyampaikan aspirasi masyarakat Papua Tengah secara resmi kepada Fraksi Partai NasDem DPR RI di Jakarta, Nabire 04 Juni 2026 Wakil Ketua I DPR Papua Tengah Sampaikan Aspirasi ke Fraksi NasDem DPR RI, Minta RDP di Komisi I dan III Diben Elaby Menyampaikan Aspirasi tersebut diminta untuk diperjuangkan di Komisi I dan Komisi III DPR RI yang membidangi pemerintahan, hukum, keamanan, dan penegakan hukum. “Kami berharap Komisi I dan Komisi III berkenan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat/RDP bersama kami,"tandasnya Elaby" Lanjut Ini penting agar suara dan kebutuhan riil masyarakat Papua Tengah bisa langsung didengar dan ditindaklanjuti di tingkat nasional,” ujar Wakil Ketua I DPR Papua Tengah. Penyampaian aspirasi ini merupakan bentuk tanggung jawab DPR Provinsi sebagai jembatan antara rakyat Papua Tengah dengan pemerintah pusat,"tutup".(*) Penulis: Jeri P. Degei