Aktivis Pribumi Papua Pegunungan Tolak Aksi Tandingan

Aktivis Forum Pribumi Papua Pegunungan, Betho Erama, dengan tegas menolak kehadiran Bobon Santoso di Wamena, Kamis (23/7/2026).

Papua butuh keadilan, Bukan kuali merah putih

SAMENAGE TIMES, WAMENA - Penolakan ini disampaikan sebagai respons terhadap aksi tandingan yang dianggap tidak menghormati budaya, nilai, dan martabat masyarakat Papua. Betho menegaskan bahwa Papua Pegunungan membutuhkan solusi konkret untuk masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan penegakan hukum yang adil, bukan proyek seremonial.

"Kami menyatakan dengan tegas: menolak segala bentuk aksi tandingan yang tidak berpihak pada kepentingan dan aspirasi masyarakat Papua," ujar Betho Erama, salah satu pemuda aktivis Forum Pribumi Papua Pegunungan.

Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap upaya-upaya yang dianggap tidak menyentuh akar masalah yang dihadapi masyarakat Papua.

Betho Nayak Entama, aktivis pribumi lainnya, menambahkan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat Papua adalah keadilan sosial yang nyata.

"Papua butuh keadilan, bukan sekadar proyek. Papua butuh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang berkeadilan," tegasnya.

Ia menyerukan agar seluruh masyarakat Papua bersatu, menjaga persatuan, serta menyampaikan aspirasi secara damai dan bermartabat.

Kehadiran Bobon Santoso di Wamena dianggap sebagai simbol proyek yang tidak menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Betho, pemerintah harus mengutamakan dialog, keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Papua.

"Kami tidak membutuhkan kuali merah putih, tetapi kebijakan yang pro-rakyat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Latar belakang penolakan ini tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan masyarakat Papua untuk memperoleh hak-hak dasar mereka. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan lapangan kerja yang layak masih menjadi tantangan besar di wilayah ini. Aktivis seperti Betho Erama dan Betho Nayak Entama terus berjuang agar suara masyarakat Papua didengar dan dihormati.

Papua Pegunungan, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, seringkali menjadi sorotan nasional. Namun, di balik keindahan alamnya, masyarakat masih bergelut dengan masalah struktural yang kompleks. Penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi tuntutan utama yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.

Seruan Betho Erama dan rekan-rekannya juga mencerminkan harapan akan perubahan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Mereka meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menangani isu-isu krusial seperti pendidikan dan kesehatan, yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

"Tanpa pendidikan dan kesehatan yang baik, mustahil masyarakat Papua bisa maju," kata Betho.

Dalam konteks yang lebih luas, penolakan terhadap aksi tandingan ini juga menjadi momentum bagi masyarakat Papua untuk menegaskan identitas dan martabat mereka. Betho Nayak Entama menekankan pentingnya penghormatan terhadap budaya dan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari upaya membangun Papua yang lebih bermartabat.

"Kami ingin Papua dihormati, bukan hanya sebagai objek proyek, tetapi sebagai subjek pembangunan," pungkasnya.(*)

Penulis: Akia Wenda