DPR Papua Pegunungan menilai pernyataan Pemerintah Daerah terkait penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan pembayaran hak-hak dewan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Fransina Daby, Anggota DPR Papua Pegunungan Fraksi Partai Demokrat, menanggapi pernyataan sejumlah pejabat daerah. Menurutnya, APBD disusun oleh Pemerintah, bukan oleh DPR, kecuali dalam pembahasan.
 |
| DPR Papua Pegunungan Bantah Pernyataan Pemerintah Soal APBD dan Hak Dewan |
PAPUA PEGUNUNGAN,SAMENAGE.TIMES.ID - Fransina Daby menegaskan bahwa DPR tidak pernah terlibat dalam penyusunan APBD, melainkan hanya ikut membahas.
"Kami tidak pernah susun APBD dengan mereka, kecuali hanya ikut membahas. APBD itu mereka yang susun sendiri, tidak pernah libatkan DPR. Tuduhan bahwa kita susun bersama itu tipu," jelasnya. Ia juga menyoroti pembayaran hak-hak DPR yang tidak berjalan sesuai mekanisme rapat Banmus.
Dalam hal pembayaran hak-hak dewan, Fransina mengungkapkan bahwa pembayaran tidak pernah berjalan sesuai dengan rapat Banmus.
"Untuk hak-hak dewan juga tidak pernah berjalan sesuai rapat Banmus. Hak-hak dewan hanya dibayar tiga atau empat bulan sekali, itu pun dicicil. Jadi semua yang mereka sampaikan tidak sesuai fakta di DPR," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa DPR hanya berperan dalam pembahasan, bukan penyusunan APBD.
Latar belakang permasalahan ini bermula dari pernyataan sejumlah pejabat daerah yang menuduh DPR terlibat dalam penyusunan APBD. Namun, menurut Fransina, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ia meminta agar kinerja Sekretariat Dewan (Sekwan), bagian Keuangan, serta Dinas PU segera diaudit.
"Ini sudah bicara tidak sesuai dengan yang terjadi, maka perlu diaudit," tegasnya.
Papua Pegunungan sendiri merupakan provinsi baru yang terbentuk pada tahun 2022, hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Sebagai provinsi baru, penyusunan APBD menjadi hal yang krusial dalam pembangunan daerah. Namun, permasalahan yang terjadi antara DPR dan Pemerintah Daerah ini dapat menghambat proses pembangunan jika tidak segera diselesaikan.
Dalam konteks nasional, permasalahan APBD seringkali menjadi sorotan publik. Penyusunan APBD yang tidak transparan dan akuntabel dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah dan DPR untuk bekerja sama dalam penyusunan APBD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Daerah Papua Pegunungan belum memberikan pernyataan resmi. Namun, masyarakat mengharapkan agar permasalahan ini segera diselesaikan melalui dialog yang konstruktif antara DPR dan Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan agar proses pembangunan di Papua Pegunungan tidak terhambat dan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Selain itu, peran media dalam mengawasi penyusunan APBD juga sangat penting. Media dapat menjadi jembatan antara Pemerintah Daerah, DPR, dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran.
Dengan demikian, penyusunan APBD dapat berjalan transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan.(*)
Penulis: Akia Wenda
.jpg)
Posting Komentar