Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan mendesak Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara serius. Kritik ini muncul akibat berbagai persoalan yang terjadi di provinsi tersebut, seperti maraknya penyakit sosial, konflik, pencurian, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Lenny Caroline Weya, Ketua Fraksi Nasdem, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi masyarakat Papua Pegunungan yang semakin memprihatinkan.
 |
| DPR Papua Pegunungan Desak Evaluasi Kinerja Pemprov, Minta BPK Audit Keuangan |
WAMENA, SAMENAGE.TIMES.ID - "Kami di DPR mau bicara karena melihat keadaan masyarakat Papua Pegunungan yang semakin memprihatinkan," kata Lenny.
Ia menambahkan bahwa efisiensi yang dilakukan Pemprov telah menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan kelaparan, yang berujung pada meningkatnya kasus pencurian dan pembunuhan.
Lenny juga menyoroti tidak adanya respons dari eksekutif terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses DPR.
"Masyarakat menyampaikan aspirasi, kami ambil, kami sampaikan pokir kami, tapi sampai hari ini tidak pernah satupun diakomodir," ujarnya.
Selain itu, kegiatan rutin DPR tidak berjalan sesuai jadwal BANMUS, dan pembayaran honorarium anggota DPR sering terlambat.
Fransina Daby, anggota DPR dari Partai Demokrat Komisi IV, turut mengkritik kinerja Pemprov.
"Sejak awal Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik, tidak ada dampak sama sekali," kata Fransina.
Ia menyoroti tidak adanya komunikasi yang baik antara Gubernur dan Wakil Gubernur, yang berdampak pada kesulitan DPR dalam hal keuangan.
Fransina juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun memeriksa keuangan provinsi.
"Kami DPR bisa tiga bulan sekali, empat bulan sekali baru terima hak kami. Itu pun dibatasi," tegasnya.
Tentunya Ia menambahkan bahwa pembangunan di Papua Pegunungan tidak berjalan baik, dengan banyak proyek yang tidak selesai atau berkualitas buruk.
Kritik DPR Papua Pegunungan ini mencerminkan kekecewaan yang mendalam terhadap kinerja Pemprov. Lenny Caroline Weya menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran Papua Pegunungan.
"Kami harap gubernur transparan dalam anggaran Papua Pegunungan," katanya.
Selain itu, Fransina Daby menyoroti perlunya pemberdayaan pengusaha asli Papua dalam proyek-proyek pembangunan.
"Kami sudah membuat rancangan perda agar pengusaha orang asli Papua dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan," kata Lenny.
Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pengusaha asli Papua dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Konteks peristiwa ini tidak lepas dari latar belakang sejarah Papua Pegunungan, yang telah lama menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Data sekunder menunjukkan bahwa Papua Pegunungan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kritik DPR Papua Pegunungan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pemprov untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja, agar dapat menjawab aspirasi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua Pegunungan.
Latar belakang berita ini juga terkait dengan kinerja Pemprov Papua Pegunungan yang dinilai tidak nampak oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan DPR bahwa kinerja OPD perlu dievaluasi secara serius. Dengan desakan audit keuangan oleh BPK, diharapkan dapat terungkap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan provinsi, serta menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov untuk memperbaiki kinerjanya.
Persoalan di Papua Pegunungan juga tidak lepas dari isu nasional tentang pemerataan pembangunan dan pemberdayaan daerah. Kritik DPR Papua Pegunungan ini dapat menjadi cermin bagi daerah lain di Indonesia, tentang pentingnya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks yang lebih luas, berita ini juga terkait dengan isu tentang hak-hak masyarakat adat dan pemberdayaan pengusaha lokal. Kritik DPR Papua Pegunungan tentang kurangnya keterlibatan pengusaha asli Papua dalam proyek-proyek pembangunan, mencerminkan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dengan berbagai konteks dan latar belakang ini, berita tentang kritik DPR Papua Pegunungan terhadap kinerja Pemprov, menjadi sangat relevan dan penting untuk disimak. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan isu lokal di Papua Pegunungan, namun juga memiliki implikasi nasional tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah.(*)
Penulis: Akia Wenda
.jpg)
Posting Komentar