Kapiraya Darurat: Intelektual Desak Pemprov Papua Tengah Bertindak Nyata!

Mama Selpina Dimi menjadi korban kekerasan, sementara sisa rumah warga di Kampung Mogodagi kembali dibakar. Peristiwa ini memperpanjang deretan insiden yang membuat warga Kampung Yamouwitina dan Mogodagi masih mengungsi, trauma, dan kehilangan tempat tinggal. Intelektual Kapiraya mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pemerintah kabupaten terkait untuk mengambil langkah nyata menyelesaikan konflik, memastikan penegakan hukum yang adil, dan memulihkan kehidupan masyarakat.

Agusten Yuppy Intelektual asal Kapiraya.(Dok. Pribadi )

KAPIRAYA - Situasi keamanan di Kapiraya semakin memprihatinkan. Tindak kekerasan dan pembakaran yang berulang kali terjadi menunjukkan bahwa konflik ini belum terkendali.

"Kami mendesak pemerintah untuk tidak lagi membiarkan konflik ini tanpa penyelesaian nyata," tegas perwakilan Intelektual Kapiraya dalam pernyataan resmi mereka.

"Mama Selpina Dimi menjadi korban kekerasan terbaru, sementara rumah-rumah warga terus dibakar. Ini bukti bahwa aparat keamanan yang ditempatkan di Kapiraya belum mampu memberikan rasa aman," lanjut mereka. Pertanyaan besar muncul terkait efektivitas pengamanan dan pencegahan yang dilakukan oleh aparat.

Warga Kampung Yamouwitina dan Mogodagi hingga kini masih mengungsi. Trauma akibat kekerasan dan kehilangan tempat tinggal menjadi beban berat bagi mereka.

"Rumah-rumah warga dibakar, harta benda hilang, dan mereka tidak tahu kapan bisa kembali ke kampung halaman," ujar perwakilan Intelektual Kapiraya.

Intelektual Kapiraya menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan. "

Akar persoalan harus diselesaikan secara adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, potensi konflik akan tetap ada," kata mereka.

Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menjadi koordinator utama dalam menyelesaikan konflik ini.

"Pemprov harus memfasilitasi dialog dan memastikan penyelesaian konflik berjalan secara adil, damai, dan bermartabat," tegas mereka.

Tim Harmonisasi yang telah dibentuk oleh pemerintah kabupaten dan provinsi diminta untuk bekerja secara efektif.

"Tim ini tidak boleh hanya menjadi formalitas. Mereka harus menghasilkan keputusan nyata yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat," kata Intelektual Kapiraya.

Salah satu langkah yang diprioritaskan adalah penegasan batas tanah adat.

"Kepastian batas tanah adat adalah solusi penting untuk mencegah konflik serupa di masa depan," ujar mereka.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga diminta untuk memberikan perhatian khusus kepada pengungsi.

"Pemerintah harus menjamin keamanan, memfasilitasi kepulangan pengungsi, dan membangun kembali rumah-rumah yang rusak," kata Intelektual Kapiraya.

Polda Papua Tengah diminta untuk mengevaluasi kinerja personel Polres Mimika yang bertugas di Kapiraya.

"Aparat harus menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan hukum secara profesional," tegas mereka.

Setiap laporan kekerasan dan pembakaran harus diusut secara transparan.

"Penegakan hukum yang adil adalah syarat utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat," kata Intelektual Kapiraya.

"Konflik Kapiraya tidak boleh diwariskan kepada generasi berikutnya. Sudah cukup masyarakat hidup dalam ketakutan dan kehilangan. Negara harus hadir dengan tindakan nyata," pungkas mereka.(*)