Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia (SMI-KP) menyuarakan penolakan terhadap tiga agenda besar yang dinilai mengancam masa depan masyarakat Kabupaten Paniai, Papua. Penolakan ini disampaikan dalam Seminar Nasional yang diadakan di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
 |
| Solidaritas Mahasiswa Indonesia Tolak DOB, Tambang, dan Militer di Paniai. (Foto. Jeri Degei/Samenage Times) |
JAKARTA - Tiga tuntutan utama SMI-KP adalah penolakan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB), investasi PT Minerba, dan pengiriman militer organik dan non-organik di Kabupaten Paniai. Aspirasi ini disampaikan langsung kepada Ibu Eka Kristina Yeimo, S.Pd., M.Si., Anggota DPD RI Dapil Papua Tengah, dan Bapak Paul Fincen Mayor, S.IP., CM., NNLP, Pengamat Politik Papua.
Dalam seminar bertema "Dampak Komprehensif Eksplorasi dan Eksploitasi PT Tambang Minerba, Pengiriman Militer Organik & Non-Organik, dan Wacana Pemekaran DOB di Kabupaten Paniai", SMI-KP menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM di Tanah Paniai.
"Kami mahasiswa Paniai yang belajar di berbagai daerah di Indonesia merasa bertanggung jawab menyuarakan keresahan masyarakat di kampung," ujar perwakilan SMI-KP.
"Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan menambah masalah baru."
Perwakilan SMI-KP menjelaskan bahwa penolakan terhadap DOB didasari oleh kekhawatiran akan pecahnya konflik sosial dan politik di wilayah tersebut. Sementara itu, investasi PT Minerba dianggap akan merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian masyarakat lokal.
"Kami khawatir dengan masuknya investasi tambang, lahan-lahan masyarakat akan tergusur dan lingkungan akan rusak," tambah perwakilan SMI-KP.
"Selain itu, peningkatan kehadiran militer organik dan non-organik juga dapat memicu ketegangan dan pelanggaran HAM."
Ibu Eka Kristina Yeimo, sebagai Anggota DPD RI Dapil Papua Tengah, menyambut baik aspirasi SMI-KP.
"Saya akan meneruskan aspirasi ini ke tingkat pusat dan mengawal agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah," ujarnya.
Bapak Paul Fincen Mayor, sebagai Pengamat Politik Papua, juga memberikan dukungan terhadap perjuangan SMI-KP.
"Perjuangan mahasiswa Paniai ini adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan wilayah mereka," katanya. "Pemerintah harus mendengar dan merespons aspirasi ini dengan serius."
SMI-KP berharap aspirasi mereka dapat menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat Paniai, baik di daerah maupun di perantauan, untuk bersatu menolak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Latar belakang penolakan ini tidak lepas dari sejarah panjang konflik dan pelanggaran HAM di Papua. Kabupaten Paniai sendiri pernah menjadi saksi bisu Tragedi Paniai pada 2014, di mana empat siswa SMA tewas dalam aksi unjuk rasa. Peristiwa ini menjadi contoh betapa rapuhnya situasi keamanan dan HAM di wilayah tersebut.
Selain itu, isu lingkungan juga menjadi perhatian utama. Kabupaten Paniai dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati yang kaya, namun eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan yang ketat dapat merusak ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat lokal.
Dengan menyuarakan penolakan terhadap DOB, investasi tambang, dan peningkatan kehadiran militer, SMI-KP berupaya melindungi hak-hak masyarakat Paniai dan menjaga kelestarian lingkungan. Perjuangan mereka menjadi cerminan aspirasi generasi muda Papua yang peduli terhadap masa depan wilayah mereka.
Penulis: Jeri Degei
.jpg)
Posting Komentar